Aksi Orasi Dan penolakan Rezim Jokowi-Ma’ruf menunda pemilu 2024.

Makassar-(ReferensiAktualMAPJ.com)11/04/2022.Tepat jam 13:00,Seluruh fakultas makassar kompak keluar dari Kampus masing-masing untuk melakukan Aksi unjuk rasa dan bergabung di 3titik pusat kota makassar.
-jln poros Malengkeri
-jln.poros Alauddin
-jln poros A.p.pettarani.(flay over).

Yang dimana Aksi para Mahasiswa tersebut mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden Jokowi Bahkan mengharapkan agar Presiden RI Dan Rezimnya di Ganti karna tidak mampuh nengurus Bangsa dan negara .
Dari sekian situasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang utama Dalam Nasional
“Jika ekonomi kapitalisme adalah bangunan yang di sanggah oleh beberapa tiang maka indonesia adalah salah satu tiang penyangganya”Konsekuensi logis,secara ekonomi bagi negara penganut system kapitalisme adalah ketidakpastian harga pasar secara terus menerus akibat ketidakmampuan negara dalam menjamin proteksi harga dalam negeri,sehingga berakibat harga komuditas di monopoli oleh pengusaha.yang dimana tentunya mengutamakan kenaikan harga barang untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.(pengusaha masuk politik-parlemen).

Omnibuslaw baru baru ini,Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan konstitusi(inkostitusional)bersyarat tapi Absurdnya UU cipta kerja di nyatakan tetap berlaku dan pemerintah di wajibkan untuk memperbaiki prosesnya selama 2 tahun,publik menduga keras bahwa putusan tersebut merupakan kompromi MK setelah sebelumnya dimintai tolong”oleh Jokowi dengan hadiah”Revisi UU Mahkamah Konstitusi secepat kilat.

Di situasi Peeburuhan,UB ,JASTASMA PERUM BULOG terbukti mencanangkan fleksibilitas tenaga kerja dalam perjanjian kerja (manipulasi deskripsi),yang seharusnya menetapkan status kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu(PKWTT)Bukan jadi perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT),yang diliat dari jenis pekerjaanya yang terusmenerus dan bulan musiman.
(UB JASTASMA PERUM BULOG dan PT BLN)
Merupakan contoh konkret/riil dari pada praktek fleksibilitas tenaga kerja yang tidak meniadakan status kerja dan menghilangkan kepastian kerja.

Situasi masyarakat dengan adanya virus Covid 19 rakyat semakin di batasi dengan adanya Aturan yang mengekang seperti menerima bantuan PKH,mengurus BPJS,KIP,KIS,dll,yang harus melalui persyaratan sudah melakukan vaksin,padahal sebelumnya negara tidak pernah peduli dengan kesehatan rakyat.

Di situasi PENDIDIKAN merupakan wadah Ilmiah yang harus menjawab kemajuan IPTEK serta menjawab peradaban bangsa,namun sejak adanya nota kesepakatan Indonesia dengan 3 lembaga dunia ((IMF,WTO,WORLD BANK),maka pemeeintah indonesia mulai mengatur regulasi pendidikan yang berorientasi pada badan usaha.”tutur salah satu juru bicara perwakilan mahasiswa saat di wawancarai oleh awak media MAPJ.

TNI-POLRI Masih tetap siaga 1 untuk mengantisipasi gerakan gabungan mahasiswa dan masyarakat di setiap persimpangan jalan,para mahasiswa sampai saat ini (20:00. WIT.)Masih monopoli Ruas jalan poros sehingga para Aparat menahan Mobil mobil truk melintas yang akan di jadikan vasilitas Para Aksi Orasi Massal Mahasiswa.

Rilis: Tim MAPJ

Editor: uphy